Awal perseteruan kedua lembaga ini dimulai karena Sanksi pembekuan PSSI
dikeluarkan setelah organisasi induk sepak bola Indonesia ini tidak mengakui
hasil rekomendasi Badan Olahraga profesional Indonesia, BOPI, yang melarang
keikutsertaan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam liga sepak bola.PSSI
tetap mengizinkan Arema dan Persebaya bertanding, awal Maret 2015 lalu. Di
sinilah, Kemenpora kemudian menulis surat peringatan pertama dan kedua, tetapi
tidak ditanggapi.
Hal keributan PSSI dengan Kemenpora sudah sering kali terjadi, dan mereka
seperti tidak pernah belajar dari pengalaman yang terjadi sebelumnya. Seperti
lagu lama diputar kembali dengan cover yang berbeda, tetapi masalah intinya
selalu ada di posisi elit dalam jajaran 2 lembaga yang menangani olah raga
sepak bola tersebut.
Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi, jika pihak PSSI bisa berkoordinasi
dengan baik. Dimana secara riilnya pembiayaan olahraga sepak bola masih
dibiayai oleh pemerintah melalui APBD yang notabenenya masih pemerintah juga
yang andil membiayai dan memfasilitasi semua sarana dan prasarana olahraga.
Wajar pemerintah memberikan sanksi pembekuan kepada PSSI.
Kecuali PSSI sudah mampu mandiri dan tidak lagi dibiaya pemerintah, serta
membangun sendiri fasilitas olahraga tersebut untuk setiap daerah dan dapat
dipergunakan oleh klub-klub sepak bola yang ada. Buatlah olah raga sepak bola
ini sebagai suatu industri olah raga yang maju, tidak seperti saat ini. Hanya
meributkan posisi jabatan di PSSI yang basah, makanya banyak yang memperebutkannya
dan dicampur aduk dengan politik, makin lengkaplah kisruh ini. Belum ditambah
lagi dengan bumbu berita dari media massa, yah kita bisa maklum kalo awak media
massa “ada gula pastilah banyak semut” mereka pasti memberikan berita yang
dapat menjual dan menaikan rating mereka dalam oplah penjualan.
Belum lagi gaji para pemain sepak bola asing ataupun lokal yang belum
dibayar sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 8 bulan. Hal ini tentunya bukan
PSSI yang menanggung citra atau images dimata dunia; dimana ada gaji pemain
asing yang belum dibayar sampai berbulan-bulan tersebut, tapi pemerintah yang
menanggung masalah ini. Hal ini membuktikan adanya keburukan dalam manajemen
PSSI dalam melakukan tugasnya. Diperlukan audit sepertinya di PSSI,
pertanyaannya apakah sudah pernah ada yang mengaudit PSSI ini? Karena tidak
akan mungkin organisasi PSSI ini bermasalah kalo mereka menjalankan manajemen
tugasnya benar, dan juga tidak akan banyak yang memperebutkan jabatan ketua
PSSI kalo tidak basah ladang jabatan sebagai ketua atau pengurus PSSI ini? belum lagi adanya mafia pengaturan skor pertandingan yang terjadi.
Dan masalah supporter kita yang tidak
tertib dan sukanya tawuran terus, juga menambah masalah dalam persepak bolaan
kita saat ini. Semakin menambah wajah kelam buat olah raga sepak bola kita yang
harus segera diatasi dan dibenahi. Untuk penyelesaian dari supporter sepak bola
ini mesti ada penangganan yang jitu dan harus sedikit diberi shock theraphy
kepada mental-mental supporter yang suka tawuran tersebut.
Hendaknya stakeholder yang terlibat dan berkepentingan dipersepak bolaan ini
bisa segera membenahi kisruh ini jika mereka sadar mana yang lebih penting,
dibanding mereka saling mempertahankan ego masing-masing.
